Bupati tegur Kadisnaker, saat hendak Rakor LKS

LEMBANG, warta pelita.com

Merasa tidak dilibatkan dalam rapat Dewan Pengupahan untuk pengusulan nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang melibatkan unsur Apindo dan Serikat Pekerja beberapa hari lalu, Kamis (15/11) pagi, Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna memberikan teguran keras kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Iing Solihin ketika hendak membuka Rakor Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Kab. Bandung Barat dalam rangka rekomendasi UMK 2019 di Hotel Narima Indah Lembang.

Saking kesalnya, diakhir arahannya Bupati langsung melempar teks sambutan yang hendak dibacakan dalam pembukaan acara tersebut.

“Dari awal saya sudah ingatkan agar saya dilibatkan dalam rapat-rapat pengusulan nilai UMK agar bisa lebih mengerti permasalahan yang sebenarnya. Jadi bukan hanya memberikan pengarahan dan rekomendasi saja,” ujarnya dihadapan Kadisnaker dan seluruh undangan yang hadir.

Umbara mengaku ingin turut andil dalam berbagai diskusi yang dilakukan untuk menentukan permasalahan ini, sehingga lebih tahu apa saja yang harus dipenuhi dan langkah seperti apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar diraih kesepakatan bersama dan tidak menimbulkan permasalhan lain dikemudian hari.

“Kalau begini saya jadi tidak mengerti harus memberikan arahan apa saja,” serunya.

Menurutnya, jajaran serikat buruh dan dan Apindo sangat mengharapkan adanya pertemuan dan diskusi langsung dengan dirinya. Dan Ia juga akan meluangkan waktu khusus untuk.membahas permasalahan ini.

Sebab, jika hanya menjaring aspirasi berupa usulan nilai UMK dari kedua belah pihak belum tentu dapat ditentukan titik temu yang disepakati bersama. Karena dikhawatirkan nilai UMK yang direkomendasikan Pemda kepada Pemprov akan merugikan salah satu pihak.

“Jadi, saya tidak ingin hanya menyampaikan rekomendasi tanpa dasar yang kuat dari kedua belah pihak. Pasalnya, jajaran serikat pekerja dan Apindo juga sama-sama teman saya,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati menegur Iing Solihin selaku Kadisnaker secara langsung seraya meminta untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari. Sebab, semua unsur terkait merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain.

Dalam laporannya, Iing menyebutkan bahwa rapat Dewan Pengupahan telah dilaksanakan pada Hari Selasa (13/11) lalu dan didapatkan usulan nilai UMK 2019 dari unsur pekerja dan apindo.

“Pada rapat dewan pengupahan Kab. Bandung Barat beberapa hari lalu diperoleh usulan nilai dari kedua belah pihak. Unsur pengusaha mengusulkan UMK 2019 di angka Rp.2.898.744,- atau naik 8,03 persen dari nilai UMK 2018. Sedangkan unsur pekerja mengusulkan Rp.3.104.110,-¬† atau naik sebesar 15,6 persen berdasarkan hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukannya terhadap harga berbagai kebutuhan pokok. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *