KSPI Tolak Keras Kenaikkan BPJS, Pemerintah Akali Putusan MA

wartapelita.com – Jakarta, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Konferensi Pers KSPI terkait dengan kenaikan Iuran BPJS Kesehatan yang akan diselenggarakan, bertempatkan di Kantor KSPI Lt 3. Jl Raya Pondok Gede No 11. Kp Dukuh. Kramatjati Jakarta Timur. (15/05/20)

Penyampaian Sikap KSPI terkait Perpres 64 Tahun 2020 yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan dihadiri Pimpinan KSPI Said Iqbal dan Direktur Eksekutif Jamkes Watch, Iswan Abdullah.

Menurut Said Iqbal Naikkan luran BPJS Kesehatan, Pemerintah Akali Putusan MA Ketum KSPI sangat menyesalkan Presiden Joko Widodo yang telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. “Tegasnya”

Pasalnya, dalam perpres tersebut pemerintah menaikkan kembali luran BPJS Kesehatan yang sebelumnya Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan perpres terkait kenaikan iuran BPJS. “Pemerintah tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Perpres 75/2019
terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Padahal, rakyat berharap agar putusan MA Itu dapat dilaksanakan dan iuran tidak jadi dinaikkan,” papar Presiden KSPI Said Iqbal”

Iswan memandang, pemerintah sengaja mengeluarkan Perpres 64 Tahun 2020 untuk mengakali putusan MA, yang seharusnya putusan MA dijalankan oleh Pemerintah seutuhnya, bukan dengan
cara mengeluarkan perpres baru untuk menggugurkan keputusan MA “Saya menduga pemerintah akan abai dan melawan Putusan MA dengan menerbitkan aturan baru. Mengeluarkan perpres baru untuk mengakali dan tidak melaksanakan putusan MA,” ujarnya.

Iswan menilai, pemerintah tidak memiliki empati kepada rakyat dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 yang sedang dialami oleh seluruh rakyat lIndonesia. “Pemerintah juga kehilangan nalar, dimana rakyat sedang mengalami kesulitan malah menaikan iuran BPJS Kesehatan. Bisa dipastikan banyak rakyat yang tidak sanggup untuk membayar iuran
tersebut,” ucapnya.

Lebih lanjut, Iswan merasa khawatir, dengan banyaknya rakyat yang tidak bisa membayar luran BPJS Kesehatan sehingga akses layanan kesehatan menjadi terhambat. Iswan berharap DPR RI sebagai wakll rakyat dapat bersama mendorong pemerintah untuk
menjalankan putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

kasihan rakyat yang saat ini hidup dengan segala kesulitan yang dialami dan jangan menambah beban rakyat
dengan menaikan iuran BPJS Kesehatan.
Oleh karenanya, Jamkeswatch bersama KSPI akan mengajak seluruh elemen masyarakat, baik Buruh, Mahasiswa dan rakyat akan bersatu melakukan perlawanan dengan kembali menggugat
ke Mahkamah Agung dan menggelar aksi besar untuk membatalkan perpres 64/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko widodo. (ya2n

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *