Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat, Dari Praksi PKS Lakukan Reses Di Dapil V


Bandung Barat, wartapelita.com
Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat dari Fraksi Patai Keadilan Sejahtera (PKS) Aep Nurdin, S.Ag, M.Si., laksanakan reses di Kecamatan Gununghalu, yang diselenggarakan di Gedung Olah Raga (GOR) Desa Tamanjaya.

Pada kesempatan tersebut, Anggota DPRD dari PKS ini memaparkan bahwa PKS punya misi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pemaparannya sekaligus memperkenalkan sejumlah anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS.

Kemudian mengenai aspirasi dapat
disampaikan kepada sejumlah anggota, bukan kepada saya saja, sebab di Komisi III ini bukan hanya saya sendiri, jelasnya.

Mengenai kinerjanya, Komisi III itu adalah pemasok anggaran untuk ke sejumlah institusi, makanya Komisi III ini suka disebut Komisi kota, ibaratnya kalau di desa itu seperti BUMDES, adalah salahsatu pemasok anggaran yang berkaitan dengan kebutuhan desa, paparnya.

Disamping itu juga memaparkan tentang APBD, Tahun Anggaran 2020, yang akan diluncurkan kepada semua Dinas terkait, yang nilainya mencapai Rp.46 Triliun, sedangkan pendapatan daerah hanya Rp.41 Triliun, ungkap Aep.

Dana tersebut adalah dari hasil pajak pendapatan daerah, salahsatunya dari pajak kendaraan bermotor dan yng lainnya, jelasnya.

Dalam hal ini kami menyampaikan berbagai permasalahan atau apa yang dikerjakan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat, ungkapnya.

Sementara warga desa Tamanjaya menyampaikan aspirasinya mengenai pasar desa, permodalan PKK, jalan desa dan insentif para guru Madrasah Diniyah.
Kemudian masalah insentif guru PAUD dari Propinsi yang biasanya diterima setiap tahun, tapi sekarang kenapa tidak cair, yang nilainya sekitar Rp.2.400.000/tahun. Mengenai hal tersebut, dijelaskan oleh Aep, akan dikonfirmasikan dulu, jadi belum bisa menjawab.

Kemudian mengenai bantuan untuk desa harus melalui planing dulu, lewat musrenbang mulai dari desa hingga Kabupaten dan tidak bisa mengajukan proposal secara langsung, karena harus online.

Untuk usulan program yang lewat Pemerintah Daerah harus melalui Musrenbang, tapi kalau lewat DPRD harus melalui reses seperti ini yang disebut Pokir yang artinya pokok-pokok pikiran anggota DPRD, tandasnya.

Untuk itu PKS siap membantu segala usulan yang disampaikan dari masyarakat, asal persyaratannya sudah terpenuhi, imbuhnya.

Acara tersebut dihadiri Muspika setempat dan tak kurang dari seratus orang peserta. Yat.SB.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *