Diduga gelapkan Uang Kompensasi, Warga Desa Pondokkaso Landeuh Protes

Wartapelita.com Sukabumi- Warga Desa Pondokkaso Landeuh Kecamatan Parungkuda mempertanyakan sekaligus meminta pertanggung jawaban terhadap inisial. Sdr. AP, Cs yang diduga menggelapkan dana kompensasi dari perusahaan jasa out sourcing (PT. SRSAP.red), yang bermitra dengan PT. MGS Sukabumi.
hal ini membuat Pemerintah Desa Pondokkaso Landeuh Kecamatan Parungkuda “dilema” serta mengambil langkah atau upaya mediasi terkait Pengelolaan limbah produksi PT. MINU GARMENT SUKSES (MGS) Dan Dana Kompensasi Perusahaan Jasa Out Sourcing, yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Parungkuda kabupaten Sukabumi Jawa Barat, (kamis 18/2/2021).

Pada Kesempatan tersebut Kepala Desa Pondokkaso Landeuh (Ujang Sopandi) sebagai pimpinan acara “Musyawarah mediasi” meminta pandangan kepada para pihak yang diundang, termasuk kepada Forkompimcam Kecamatan Parungkuda, terkait dana kompensasi yang belum diterima oleh warga desa pondokkaso landeuh yang telah diberikan oleh perusahaan jasa out sourcing (PT. SRSA) sebesar Rp, 3000,000;/bulan, kepada Sdr. AP cs, selaku Pengelola Limbah PT. MGS, yang merangkap selaku Ketua RW.04, Desa Pondokkaso Landeuh, sejak bulan januari 2017 – bulan oktober 2020 sejumlah RP. 138,000,000; sebagaimana keterangan tertulis dari PT. SRSA, yang merupakan “hak warga setempat” karena kepala desa tidak mengetahui akan hal itu” jelasnya dalam musyawarah tersebut.

Pada kesempatan mediasi
tersebut, Camat Kec. Parungkuda menyampaikan “musyawarah ini yang kedua kalinya, sebelumnya november 2020 telah dilakukan, sebetulnya hal ini adalah tanggung jawab dan kewenangan jajaran Pemerintahan Desa untuk segera menyelesaikannya, sesuai dengan peraturan yang dapat mengakomodir semua kepentingan, untuk itu, perihal permasalahan tersebut dikembalikan lagi kepada pemerintah Desa” katanya.

Hal senada disampaikan oleh Kapolsek Parungkuda “dalam menyikapi hal dugaan tersebut agar mengedepankan musyawarah antara warga dan pemerintah desa, dalam rangka “restoratif Justice”, agar tidak berlarut larut dan pemerintah desa segera membuatkan peraturan desa, yang mengatur segala kepentingan teknisnya terkait kepentingan warga yang terdampak langsung dan yang tidak terdampak langsung, serta menjaga stabilitas dan kondusifitas di lingkungan desa” jelasnya.

Pada acara “mediasi” yang digelar di Aula kantor Kecamatan Parungkuda, Terkait Pengelolaan Limbah PT. MGS dan Dana Kompensasi Perusahaan Out Sourcing yang berada pada PT. MGS tersebut, para pihak yang diundang adalah para Ketua RW yang dianggap berada dilingkungan terdampak langsung dengan area PT. MGS, yaitu Ketua RW. 02. RW. 03. RW.04. RW. 05 dan RW.07, menyampaikan secara berbeda, termasuk Sdr. Enang Ruswandi yang akrab dipanggil “Sawor”. menyampaikan pandangannya terkait dana kompensasi “kami sebagai warga hanya meminta kejelasan berikut pertanggung jawabannya, karena dana kompensasi adalah hak warga, adapun bentuk pertanggungjawabannya harap diselesaikan sesuai petunjuk dan arahan kepala desa beserta jajarannya”

Sementara pada kesempatan itu juga, Ketua RW.04 yaitu Sdr. AP Cs, mengatakan “perihal dana kompensasi terkait dana CSR”, yang notabene sejak 2016 hingga saat ini sebagai pengelola limbah PT. MGS tersebut. Hingga berita ini diturunkan saat ini, warga menunggu tindak lanjut langkah – langkah penyelesaian dari Kepala Desa Pondok Kaso Landeuh beserta jajarannya. (DADI).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *