Diskusi Publik : IMB dan Reklamasi Teluk Jakarta Harus Dikawal

wartapelita.com – Jakarta, Diskusi Publik yang di gelar oleh Forum Masyarakat Kota Jakarta, menghadirkan 3 nara sumber yaitu H. Haidar Alwi Haidar Alwi Institute (HAI), Martin Hadiwinata Ketua Harian Satuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Tubagus Soleh Ahmadi (Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup DKI Jakarta (Walhi) serta moderator CH. Ambong Aktivis Demokrasi & Gerakan Mahasiswa 1998.

Sekitar akhir bulan September 2018, Gabener( Gubernur DKI Jakarta) mengumumkan pencabutan izin pembangunan 13 pulau reklamasi. Drama tentang kelanjulan sebagian pembangunan reklamasi terhenti seketika. Dan seakan Gabener terlihat tegas serta konsisten akan janji manisnya pada saat kampanye.

“Gabener mengatakan reklamasi telah menjadi bagian dari sejarah, tapi bukan bagian dan masa depan Jakarta. Dia mengatakan itu pada 29 September 2018”, ujar Haidar saat diskusi di Gedung Juang 45 Jakarta Pusat,Senin(29/7/2019).

Meski mencabut izin 13 proyek, pembangunan empat pulau tetap dllanjutkan lantaran telah terbangun. Tapi, Gabener menegaskan udak ada lagi proyek reklamasi dalam bayangan masa depan Ibu Kota.

“Sebanyak 13 pulau yang izinnya dicabut di antaranya, izm Pulau A, B, dan E yang dipegang PT Kapuk Naga Indah, izm Pulau 1 dan K oleh PT Pembangunan Jaya Ancol, Izin Pulau L dan M oleh PT Manggala Knda Yudha, izin Pulau 0 dan F oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro), izin Pulau P dan Q oleh KEK Marunda Jakarta, izin Pulau H oleh PT Taman Harapan Indah, serta izi Pulau 1 oleh PT Jaladri Kartika Eka Paksi”, lanjut Haidar.

Sedangkan empat pulau yang tetap dipenahankan adalah Pulau C dan D millk PT Kapuk Naga Indah, Pulau G milik PT Muara wisesa Samudera, dan Pulau N milik PT Pelindo II. Khusus Pulau N, Pemprov DKI tak 1kut campur lantaran daratan buatan itu khusus untuk pelabuhan.

Proyek rekiamasi d1 Teluk Jakarta menjadi perbincangan hangat sepanjang 2018. Langkah Gabener mencabut 12m proyek reklamasi tak terlepas darn Janjinya bersama pasangannya saat maju pada Pemilihan Gubernur DKI Jakana 2017. Pasangan yang diusung Genndra dan PKS I itu berjanji menghentikan proyek reklamasi yang digagas pendahulunya.

Tanda-tanda proyek reklamasi dihentikan sebenamya mulai terlihat usai Gabener resmi menJabat pada Oktober 2017. Perlahan Gabenar mulai menepati janjinya membatalkan reklamasi di Teluk Jakarta.

“Langkah awal yang dilakukan Gabener adalah menarikk draft Raperda RZWP3K dan RTRKSP dan DPRD DKI pada awal Desember 2017. Saat itu, Gabener mengaku memiliki keleluasaan untuk menyiapkan raperda yang lebih ma‘ang. Menurut dia, isi raperda tersebut harus menjamin kawasan pantai utara Jakarta dapat digunakan untuk kepentingan publik”, terang Haidar.

Juni 2018, Gabener kembali melakukan gebrakan untuk menghentikan proyek reklamasi. Gabenar menyegel seluruh bangunan yang telah berdiri di Pulau D, (7/6). Berdasarkan catatan Pemprov DKI Jakarta, terdapat sekitar 932 bangunan. Di dalamnya ada 409 unit rumah, 212 unit rumah kantor (Rukan), dan 313 unit rukan-rumah tinggal.

Pulau D ini salah satu hasil reklamasi yang dikeljakan perusahaan Aguan. Pembangunan di pulau itu dan Pulau C dihentikan lantaran pengembang belum mengantongi 1MB.
Drama Reklamasi Teluk Jakarta Terhenti (EMBARGO).
Langkah penyegelan yang dilakukan Gabener itu diikuti dengan keluarnya Pregub Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi dan pengolahan reklamasi pantai utara jJakarta.Lewat aturan itu dibentuk Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta atau BPK Pantura Jakarta.

Belakangan Gabener juga memberi nama baru untuk tiga pulau yang telah terbentuk, sebelumnya dikenal dengan sebutan Pulau C, D,dan G.

Menurut Gabener, sebuah lahan yang merupakan hasil reklamasi disebut dengan kawasan pantaii “Pulau C menjadi Kawasan Pantai Kita, Pulau D menjadi Kawasan Pantai Maju, Pulau G menjadi Kawasan Pantai Bersama,” kata Gabener di Balai Kota Jakarta, 26 November 2018.
Penamaan tersebut dibarengi dengan ditekennya Keputusan Gubemur Nomor 1744 Tahun 2018 tentang Penamaan Kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju, dan Kawasan Pantai Bersama di Kota Administrasi Jakarta Utara oleh Gabener.

Gabener menjelaskan pemilihan tiga nama itu memiliki dasar atau tujuan bagi masa depan Jakarta.

“Maknanya adalah untuk masa depan dan wilayahnya nanti memiliki ciri khas di mana warga kita merasakan laut, pantai, serta merasakan kemajuan bersama dan Gabener berjanji membuka kawasan pantai di tiga pulau itu untuk masyarakat luas.

Gabener menyebut ada sejumlah perencanaan terkait tiga pulau reklamasi yang saat ini sudah terbangun. Salah satunya, dimanfaatkan untuk kampung nelayan.

“Kita akan punya kampung yang kita akan lakukan peremajaan, mereka bisa hidup sebagai nelayan,” kata Gabener di Jakarta Timur, Jumat (23/1 1/2018).

Diakhir paparannya Haidar Alwi mengatakan “Jakarta tidak bisa dibangun hanya dengan kata-kata manis apalagi dengan janji-janji manis. Karena, Jakarta harus dibangun oleh seorang pemimpin yang konsisten ucapan dengan tindakannya. Dan, saat ini di Jakarta dipimpin oleh pimpinan bukan pemimpin sesungguhnya”,Pungkas Haidar Alwi Insiator Gerakan Perubahan#2022GantiGabener

Reporter

Yayan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *