Guru dan Filosofi Kopi Oleh: Dadan Saepudin

Melalui tulisan ini saya mengucapkan selamat Hari Guru Nasional kepada guru saya dan rekan sejawat, walau pun di tengah pandemi, kita tetap semangat mendidik generasi bangsa serta memperingati Hari Guru Nasional ke-75 yang jatuh pada tanggal 25 November 2020.

Peringatan HGN, selalu mengingatkan penulis tentang betapa pentingnya peran guru dalam membangun generasi bangsa yang berakhlak karimah serta cerdas. Saya pun bisa menulis seperti ini tentunya berkat dari perjuangan para guru yang luar biasa mendedikasikan dirinya di dunia pendidikan. Maka, tak berlebihan kiranya ungkapan yang seringkali kita dengar bahwa guru dikatakan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.

Berbicara tentang guru tentunya banyak cerita yang bisa kita ungkapkan. Saya teringat dengan sebuah filosofi mengenai kopi dan gula. Ketika kita menyeduh kopi dan rasa kopi tersebut pahit maka kita pasti menanyakan gula. Namun sebaliknya, jika kopi tersebut terasa manit pas di lidah, maka kita pastinya mengatakan kopinya enak.

Itulah kira-kira sebuah gambaran mengenai peranan guru dalam membangun bangsa ini, bisa jadi guru tidak selalu disebut-sebut dalam sebuah kemajuan sebuah bangsa namun jasanya sangat terasa dalam sendi-sendi kehidupan. Bahkan seorang pemimpin sebut saja misalnya seorang presiden, ia bisa berkarya tidak lepas dari jasa seorang guru.

Penulis ingin bercerita terkait dengan peran guru khususnya peran guru non-pns. Beberapa tahun lalu, saya sempat menduduki amanah di organisasi profesi yang khusus anggotanya adalah guru honorer dari jenjang TK/RA sampai dengan SMA/SMK/MA. Sebagai bagian dari orang yang terlibat di organisasi tersebut, tentunya adalah sebuah kewajiban untuk mengetahui dan memahami peran para guru honorer di sekolah/madrasah serta mengetahui lebih dalam terutama dari segi gaji yang ia peroleh.

Rata-rata para guru honorer menerima gaji kisaran Rp200.000 s,d. 500.000 dan sampai saat ini masih ada para guru honorer yang mendapat gaji Rp500.000 ke bawah. Inilah fotret perjuangan para guru khususnya yang berstatus non-pns yang tetap semangat mengabdi kepada negeri walau gaji tidak memadai.

Para guru honorer telah mengabdi ada yang sudah puluhan tahun lamanya. Secara aturan tentunya mereka tidak dapat mengikuti tes CPNS seperti terganjal batas usia maksimal 35 tahun. Mereka dengan tulus mengabdi dan mengisi kekosongan guru PNS terutama di sekolah/madrasah negeri.

Dengan diberlakukannya sertifikasi guru, mulai menunjukkan adanya sebuah perbaikan yang dialami oleh para guru khususnya guru non-pns. Terutama bagi guru non-pns yang mengabdi di sekolah/madrasah swasta dan berstatus guru tetap yayasan/lembaga. Sedangkan bagi guru non-pns yang mengabdi di sekolah/madrasah negeri mereka dapat mengikuti sertifikasi dan tunjangannnya dapat dicairkan harus memiliki SK dari pejabat tidak cukup SK dari kepala sekolah/madrasah.

Walaupun sejatinya tunjangan profesi guru (TPG) untuk meningkatkan profesionalisme seorang guru, bagi guru non-pns sangat terasa untuk memperbaiki taraf kehidupan seperti membangun rumah, membeli motor, dan ada juga yang melanjutkan ke pascasarjana.

Kesejahteraan guru sangat penting untuk diperhatikan oleh para pemangku kebijakan di negeri ini. Peningkatan kesejahteraan bukan hanya tugas pemerintah pusat saja akan tetapi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Seperti di beberapa kabupaten/kota ada yang memberikan insentif untuk guru non-pns baik berupa hibah atau masuk pada DIPA Dinas Pendidikan.

Berangkat dari itu, ada angin segar dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud dan Kemenag RI yang akan memberikan Bantuan Subsidi Upah bagi para guru honorer yang mengajar di sekolah dan madrasah sebesar Rp1.800.000. Adapun persyaratan yang akan memperoleh BSU tersebut penulis kutip di laman pikiranrakyat.com (25/11) yaitu; 1) WNI, 2) berstatus sebagai PTK non-PNS, 3) terdaftar dengan status akif didata pokok pendidikan DAPODIK (bagi guru madrasah di Simpatika), 4) tidak mendapatkan bantuan subsidi gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan hingga 1 Oktober 2020, 5) bukan penerima kartu prakerja sampai 1 Oktober 2020, dan 6) penghasilan di bawah Rp5 juta per bulan.

Pencairan BSU tersebut menjadi kado bagi para guru non-pns di tengah peringatan Hari Guru Nasional ke-75. Apalagi di suasana pandemi ini, guru non-pns pun salah satu masyarakat yang kena dampak secara ekonomi.

Atas dasar itu, kita berharap lahirnya kebijakan yang berpihak terhadap guru non-pns terutama di kabupaten/kota. Seperti lahirnya Peraturan Daerah (Perda) yang mengakomodasi keberadaan guru non-pns baik yang mengajar di sekolah maupun di madrasah secara rinci seperti penguatan kompetensi dan peningkatan kesejahteraan mereka. Sebagaimana belajar dari filosofi kopi dan gula, guru menjadi bagian penting sebuah kemajuan bangsa walau jasanya tak selalu disebutkan. Wallahu a’lam.

Penulis Ketua I DPD PGM Indonesia Kabupaten Bandung Barat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *