Ir. Untung Riyadi, SE Kembali Menjabat Ketum FSP TKI LN Periode 2021-2025


Jakarta, Warta Pelita.com- Untung Riyadi secara aklamasi kembali dipercaya menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pada Musyawarah Nasional ke-6 yang bertempat di Hotel Swiss Belresidences, Kalibata, Jakarta, (29/6/2021).

Musyawarah Nasional ke-6 FSP TKI LN, berlangsung secara offline dan online dengan mengambil tema “Lindungi Hak-hak Pekerja Migran Indonesia” dan dihadiri oleh unsur pimpinan pusat dan utusan pimpinan daerah FSI TKI LN-SPSI.

Pada Munas SP TKI LN ke-6, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dan Ketua Umum, KSPSI, Yorrys Raweyai turut memberikan apresiasi serta ucapan selamat mengikuti Munas di Jakarta yang disampaikan melalui zoom meeting.

Menurut Ketua Umum Terpilih, Untung Riyadi, DPR dan pemerintah sepakat mengenai kejelasan pembagian tugas antara regulator yaitu Kementerian Ketenagakerjaan dan Operator, yaitu BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Regulator nantinya memiliki beberapa tugas antara lain mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan dan penempatan pekerja migran, melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak mereka, dan menghentikan atau melarang penempatan pekerja migran ke negara tertentu.

Untung Riyadi menyebutkan bahwa perlunya peran serikat pekerja di Pekerja Migran Indonesia sesuai Undang-undang Keperburuhan dan Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia.

Program kerja FSP TKI LN 2021-2025 akan fokus melindungi hak-hak pekerja migran dengan pendekatan empat pilar, yaitu, pertama, mendorong kebijakan migran yang berdasarkan pada hak-hak pekerja. Kedua, membuat jaringan Serikat Pekerja pada negara pengirim dan penerima pekerja (MoU). Ketiga, menjangkau pekerja migran. Keempat, mendidik, melatih, dan mengadvokasi.

“Program kerja 2021-2025, Federasi Serikat Pekerja Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri akan fokus untuk melindungi hak-hak pekerja migran dengan pendekatan empat pilar,” tegasnya.

Untung mengungkapkan berdasarkan Multilateral ILO tentang Migrasi Tenaga Kerja, dasar, dan pedoman untuk pendekatan yang berasaskan hak-hak pekerja diadopsi pada ILC ke-92 pada tahun 2004.

Kerangka kerja FSP TKI LN-SPSI bertujuan; pertama, memanafaatkan keuntungan yang didapatkan dari migrasi tenaga kerja, dan melindungi hak-hak pekerja migran melalui proses migrasi yang aman.

Kedua, indentifikasi area prioritas untuk kerja sama pembangunan dalam rangka membantu negara-negara anggota.

Ia menambahkan untuk rencana aksi pada prgram kerja 2021-2025. Pertama, mengaplikasikan standar pekerja internasional dan instrumen yang berkaitan lainnya terhadap area yang lebih jauh.

Kedua, mengimplementasikan global employment Agenda.

Ketiga, proteksi sosial terhadap pekerja migran.
Keempat, membangun kapasitas, meningkatkan kesadaran dan bantuan teknis.

Kelima, memperkuat dialog sosial.

Keenam, memperbaiki database informasi dan pengetahuan.

Untung mengungkapkan untuk menangani masalah TKI, maka perlu peran dari Serikat Pekerja Migran Indonesia.

“Serikat Pekerja Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri terdiri dari, pekerja migran Indonesia aktif, mantan pekerja migran Indonesia, calon pekerja migran Indonesia, dan anggota keluarga pekerja migran Indonesia serta masyarakat yang peduli terhadap pekerja migran Indonesia,” ucapnya kepada WP (2/7/2021).

Ia berharap dengan komposisi dari berbagai unsur, SP TKI LN, dapat bekerja sama dan mewujudkan harapan pekerja migran Indonesia.

Kontributor: Dadan Saepudin
Editor: S.Permana W

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *