JABATAN PRESIDEN 3 PERIODE MENJADI ISU NASIONAL, KONSTITUSIONALKAH?

wartapelita.com – Jakarta,Gerakan Anti Narkoba dan Tawuran (Gepenta) adakan pertemuan melalui virtual Zoom Meeting bersama Pers dan Anggota Gepenta lainnya terkait isu masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang menjadi perdebatan nasional saat ini. Karena, wacana tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat , ada sebagian masyarakat yang menyetujui namun ada juga elemen masyarakat yang menolaknya.(15/03/2021)

Pertemuan virtual tersebut dihadiri oleh Lukas, SH, S.Sos, MM, CHRM, MED, CLI (Ketua Humas DPN Gepenta), Eka (DPN Gepenta), Nuhadi Arief Yusran, SH, MKn, CLA (Ketua DPP Aceh), DR. Wirman Tobing (Ketua DPP Sumut), DR. Bennardi, SH, MH (Ketua DPP Lampung), Dr. Steven Simanungkalit, M.KM (Ketua DPP DKI Jakarta), Agung Intan Ary Dwi Maya Sukma, SH, MH (Ketua DPP Bali), Maturudi (Sekretaris DPP Kalimantan Tengah), Winda Anwar, SH, MH (Ketua DPP Sulawesi Selatan), Awaluddin (Ketua DPK Banten), dan perwakilan DPK Gepenta lainnya.

Sedangkan yang menjadi moderator pada pertemuan virtual dalam bentuk diskusi webinar yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional Gepenta bertajuk ‘Usulan perubahan pasal 7 UUD 1945 Amandemen Tentang Periode Presiden RI dari dua menjadi tiga periode’ tersebut adalah Kombes Polisi (Pur) Drs. Kisman Tarigan, MM yang saat ini menjabat Sekjen Gepenta.

Dalam paparannya Brigjen Polisi (Pur) Dr. Parasian Simanungkalit, SH, MH menyampaikan bahwa rakyat Indonesia menghendaki agar presiden Jokowi menjadi presiden yang ketiga kalinya agar pembangunan Indonesia dapat terus berlanjut. Namun Parasian Simanungkalit menyebut perlu ada payung hukum konstitusi UUD 1945 sebagai acuan hukumnya.”ungkapnya”

“Rakyat dan Bangsa serta Negara Indonesia akan kehilangan Momentum yang terbaik mendekatkan Indonesia mencapai cita-cita luhur Proklamasi kemerdekaan indonesia tanggal 17 Agustus 1945 apabila Presiden RI Ir. Joko Widodo hanya dua periode saja. Padahal jika kita ulas dan kaji lebih dalam dari semua sudut Asta Gatra, Trigatra dan Pancagatra, keberhasilan kepemimpinan dan kebijakan serta hasil kerja Presiden RI Ir. Joko Widodo melalui Nawa Citanya telah berhasil melampaui semua kinerja 6 orang Presiden RI terdahulu. Ini khan pencapaian yang luar biasa,” tuturnya.

Parasian Simanungkalit mengulas tentang sejarah perjalanan Pembangunan Indonesia, dihadapan peserta diskusi webinar yang diikuti oleh para pengurus, anggota Gepenta dan para insan media/pers tersebut, . Mulai dari Presiden Sukarno menjadi Presiden RI dari tahun 1945 sampai tahun 1967, yang penuh dengan pergolakan dan pembangunan tidak merata dan tidak menjangkau seluruh Indonesia Raya.

“Demikian juga Presiden RI kedua memimpin dari 1967 sampai tahun 1998 dapat kita lihat hasilnya sampai didorong mahasiswa dan rakyat untuk mundur. Sementara Presiden ketiga, keempat, kelima dan keenam dapat kita simpulkan hasil yang mereka capai tidak sepadan seperti yang dikerjakan Presiden RI Ir. Joko Widodo dalam periode pertama 2014-2019,” paparnya.

Dengan lugas Parasian Simanungkalit menjelaskan keberhasilan Program Nawacita, seperti saat Ia menyinggung tentang sangat menonjolnya pembangunan dari desa ke kota.

“Saya ini pernah bertugas di Irian Jaya hampir Lima tahun 1987 sampai 1991 jalan dari Jayapura ke Wamena dan ke Nduga, atau ke Kiwirok, dan perbatasan tidak ada jalan raya. Sekarang jalan raya dapat dibangun dengan mulus, sudah kalah bagusnya jalan dari Sibolga ke Barus dan ke Pakkat menuju Tarutung. Belum lagi tambang Freeport, Exon, tambang minyak, dan lain lain sahamnya milik nasional dan provitnya masuk ke kas negara bukan masuk kantong sendiri. Indonesia Bagian Timur, Bagian Tengah dan Bagian Barat dibangun jalan tol untuk menghubungkan desa ke kota, baik jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten, dan Kotamadya,” jelasnya.

“Belum lagi rasa aman dan damai tercipta. Tidak ada seperti Presiden RI Ir. Joko Widodo yang punya prinsip hidup ‘satu lawan terlalu banyak seratus juta kawan terlalu sedikit’. Tetapi Jokowi tidak menutup mata bahwa siapapun yang mengkhianati Pancasila adalah musuh Rakyat Bangsa dan Negara, maka harus dilawan untuk tetap kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila,” imbuhnya.

Menurut Dr. Parasian Simanungkalit dibawah kepemimpinan Presiden RI Ir. Joko Widodo selama tiga periode akan semakin dekat tercapainya masyarakat adil dan makmur dan rakyat Indonesia akan merasakan Indonesia sebagai negeri yang aman, damai makmur dan sejahtera.

“Saya mengusulkan agar Presiden RI yang sangat berprestasi dapat melanjutkan periodenya sampai tiga periode didukung Konstitusi dan Undang Undang. Kita dapat melihat kegagalan para Presiden yang terdahulu, misalnya Presiden Habibie tidak diinginkan rakyat untuk melanjutkan kepemimpinan karena digusur MPR RI. Presiden Gusdur juga demikian digusur MPR RI. Presiden Megawati Soekarnoputri tidak di inginkan rakyat dan tidak terpilih dalam Pilpres pada periode keduanya,” paparnya.

Sedangkan untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lanjut Parasian memang terpilih hingga dua periode. Namun dia mencatat bahwa SBY tidak dapat mencalonkan diri lagi karena dihambat Konstitusi berupa pasal 7 UUD 1945.

“Maka itu UUD harus diamandemen, jika kita melihat prestasi Presiden RI Ir. Joko Widodo yang akan berakhir tahun 2024. Mengapa tidak kepemimpinan beliau dilanjutkan lagi hingga tiga periode kalau untuk mencapai tujuan Proklamasi kemerdekaan Indonesia,” katanya.

Untuk mempercepat tercapainya tujuan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Ketua Umum Gepenta ini mengusulkan beberapa langkah yang perlu ditempuh untuk menjadi payung hukum antaranya;

1. MPR RI bersidang mencabut Amandemen UUD 1945 dan kembali ke UUD 1945 Asli. Karena melalui Amandemen UUD 1945 bangsa ini telah meninggalkan Demokrasi Pancasila. Sejatinya Pemilihan Presiden dilaksanakan oleh MPR RI.

2. Bila tidak maka kembali ke UUD 1945, maka Presiden RI bisa menerbitkan Dekrit Presiden kembali ke UUD 1945, seperti saat Presiden pertama RI Bung Karno memberlakukan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945.

3. Jika Presiden Joko Widodo tidak mengeluarkan Dekrit Presiden, maka MPR RI bersidang khusus merubah pasal 7 UUD 1945 dengan mengamandemen periode menjabat presiden yang hanya dua kali menjadi dapat dipilih kembali untuk periode ketiga.

“Bila MPR RI tidak berkeinginan kembali ke UUD 1945 Asli seperti yang tertera di nomor 1 diatas, maka dapat diupayakan nomor 2 yakni Dekrit Presiden. Namun jika Presiden RI tidak berkeinginan menerbitkan Dekrit Presiden kembali ke UUD 1945 Asli maka diupayakan langkah pada nomor 3 yaitu MPR RI merubah isi pasal 7 UUD 1945 lewat amandemen yakni dari 2 periode, sehingga dapat dipilih kembali periode ketiga kalinya,” sebutnya.

Ketum Gepenta Dr. Parasian Simanungkalit menegaskan harus ada landasan hukum berupa konstitusi supaya pada tahun 2024 Presiden RI Ir. Joko Widodo dapat dicalonkan kembali oleh Parpol dan koalisi pendukung. Dia melihat bahwa begitu besar keinginan rakyat dan bangsa Indonesia untuk mempertahankan Presiden RI Ir. Joko Widodo untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia.

“Oke kita memahami jika Presiden Joko Widodo tidak ingin dicalonkan kembali, tetapi kalau rakyat yang desak dan minta maka beliau sebagai WNI yang baik wajib menerima tugas dan kepercayaan tersebut. Seperti adagium Vox Populi Vox Dei, bahwa suara Rakyat adalah suara Tuhan. Oleh karena itu MPR RI wajib dan mempertimbangkan dari suara Rakyat. Karena rakyat yang memilih anggota Legislatif. Maka anggota Legislatif wajib hukumnya melaksanakan apa yang diinginkan rakyat,” tutupnya.

Reporter

Yayan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *