Kongkong Politik Gerakan Mengkritisi dan menolak RUU kks

wartapelita.com – Jakarta, Indonesia saat ini sedang menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan dan Ketahanann Siber(KKS), yang telah diputuskan menjadi inisiatif dari badan legislatif DPR RI. Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Ucok Sky Khadafi mengatakan, keberadaan RUU KKS ini patut ditolak. Sebab, penggodokannya terkesan tergesa-gesa, tanpa naskah akademik yang matang.
“RUU tidak menjelaskan apa itu siber? definisinya juga tidak dijelaskan,” kata Ucok dalam diskusi Kongkow Politik “Gerakan Menolak RUU KKS” di kawasan Cikini, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Menurut Ucok, RUU KKS ini adalah masalah keaman ancaman siber di Indonesia. Karenanya, tegas Ucok, RUU ini tidak bisa hanya persoalan tindakan siber yang terjadi baik dari dalam dan luar

Yerico Manurung (Mahasiswa) meminta untuk mengkaji kembali RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, seharusnya buat gagasan baru yang membuat warga Indonesia bisa damai”,ujar Yerico.

RUU KKS itu terdapat pasal-pasal yang menimbulkan polemik di masyarakat. RUU KKS yang masih menimbulkan polemik perlu dikaji secara mendalam agar singkron dengan kebijakan lain. Jangan terkesan membuat satu RUU KKS dengan hanya menguntungkan BSSN tapi substansinya tidak sesuai kebutuhan”,kata Ucok Skydafi (Pengamat Politik.

Definisinya juga tidak dijelaskan, ini adalah masalah keamanan ancaman siber di Indonesia. RUU KKS ini tidak bisa hanya persoalan tindakan siber yang terjadi baik dari dalam dan luar.

Menurut Pengamat Politik ini pasal-pasal dalam RUU KKS itu yang menimbulkan conflict of interest antar institusi. Karena, insitusi yang berkecimpung dalam bidang syber cukup banyak seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penaggulangan Terorisme , Kominfo RI, Kementeria Luar Negeri RI, dan lembaga lain yang mempunyai siber.

jika RUU KKS disahkan, maka insitusi seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang akan menggendalikan masyarakat”, jelas Ucok.

RUU-KKS itu tidak jelas, kita semua akan rugi karena semua akan disertifikasi dan langkah kita terbatasi. Siapa sebenarnya yang diuntungkan tentu BSSN.

Benang merah yang kita tarik dalam kongko politik sore ini “Menolak RUU -KKS, ingin DPR dan pemerintah bekerjasama mereformasi Undang-Undang (UU) yang menghambat atau mempersulit masyarakat,tutup Joshua.( Keti )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *