Obyek Wisata Alam Buper Tangsi Jaya Ditutup Sementara

Bandung Barat, Wartapelita.com
Obyek Wisata Alam Bumi Perkemahan (Buper) Tangsi Jaya Desa Gununghalu, Wilayah BKPH Tambakruyung Barat ditutup sementara, hingga ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang baru antara pengelola, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan pihak Perum Perhutani.

Hal itu diungkapkan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Pencinta Alam Gununghalu (LSM-Mapag) Soleh Hidayat,SPd,I,saat berbincang dengan media Warta Pelita belum lama ini di Gununghalu.

Menurutnya PKS antara LSM –Mapag dengan pihak Perum Perhutani yang difasilitasi oleh LMDH setempat telah habis masanya sampai tanggal 10 juni 2020. Namun pihak Perum Perhutani telah memutuskan kemitraan dengan LSM- Mapag tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu atau teguran apapun, seolah melakukan keputusan secara sepihak, paparnya.

Dengan terjadinya penutupan obyek wisata tersebut serta memutuskan hubungan kemitraan dengan LSM-Mapag secara sepihak, maka LSM –Mapag berupaya untuk melakukan Somasi kepada pihak Perum Perhutani, melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Awalindo Law Firm, yang beralamat di Jalan Sarimanggala RT.01/RW.02 Desa Sindangkerta Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat.

Saat Warta Pelita mengkonfirmasikan hal tersebut kepada LBH Awalindo Law Firm, membenarkan bahwa pihak LSM-Mapag telah memberi kuasa untuk melakukan somasi kepada pihak Perum Perhutani, jelas Dadi,SH., dari LBH Awalindo Law Firm kepada Warta Pelita.

Menurut Dadi, menyampaikan somasi itu karena pihak Perum Perhutani tidak melakukan prosedur yang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara pihak Perum Perhutani dengan LSM-Mapag, yang saat itu diwakili oleh Ir.Bambang Juriyanto,MM., selaku Administratur/KKPH Bandung Selatan dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) “Rimba Usaha” yang diwakili oleh Sdr,Cucu Supriyatna Suntara selaku Ketua LMDH saat itu.

Adapun Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Nomor : 15/Si/SPK/PSDH/II/2011, tertanggal 22-12-2011” tentang rintisan Pengelolaan Bumi Perkemahan Tangsi Jaya dan Obyek Wisata Curug Cilingga Payung.

Atas inisiatif putra daerah masyarakat Desa Gununghalu, terbentuklah Kelompok Masyarakat Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR-MAPAG) Desa Gununghalu dan dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gununghalu Nomor : 012/PEM/Desa/2016 tertanggal 20 April 2016, tentang pengukuhan Kelompok Masyarakat Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR MAPAG).

KOMPEPAR Gununghalu selanjutnya membentuk Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Pencinta Alam Gununghalu disingkat “LSM-MAPAG” yang berbadan hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor :6 dibuat di hadapan Notaris Ny.IIN TITIN ROHANI,SH,MKn., pada tanggal 21-04-2016.

Berpedoman pada Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Nomor: 15/SJ/SPK/PSDH/BDS/II/2011 tertanggal 22-12-2011 dijalin suatu hubungan kerja sama oleh LMDH Rimba Pusaka yang diwakili oleh Sdr.Cucu Supriyatna selaku Ketua LMDH dengan Sdr.Soleh Hidayat,S.Pd.I., melalui Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Lapang dan Bumi Perkemahan tangsi Jaya tertanggal 01-01-2017. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10-06-2019 dibuat kesepakatan Kerja sama Pengelolaan Wisata Alam Bumi Perkemahan (Buper) Tangsi Jaya oleh pihak Perum Perhutani KPH Bandung Selatan dengan LMDH Rimba Pusaka serta Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Pencinta Alam Gununghalu, BKPH Tambak Ruyung Nomor: 09/NKK/PPB/BDS/Div.Janten/2019 Nomor : 01/LMDH-Rimba Pusaka/2019. Nomor: 01/MAPAG/VI/2019.

Adapun Pemutusan Perjanjian Kerja sama sepihak melalui surat Pemberitahuan yang diterbitkan oleh pihak Perum Perhutani BKPH Tambak Ruyung Barat Nomor : 08/059.9/Tbr.Brt/Bds/Divre Janten tertanggal, 24 Juni 2020, jelas Dadi.

Sementara pihak Perum Perhutani dengan adanya surat somasi dari pihak pengelola obyek wisata aalam Tangsi Jaya, akhirnya pihak Perum Perhutani melayangkan surat pemutusan kesepakatan kerja sama pengelolaan Wisata alam Tangsi Jaya yang ditujukan kepada Ketua perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Pencinta Alam Gununghalu (LSM-MAPAG) dengan surat Nomor : 3/9/0937/PPB/BDS/DIVRE JANTEN/2020. Mengacu pada Naskah Kesepakatan Kerja Sama (NKKS) pengelolaan obyek Wisata Alam Tangsi Jaya Nomor : 09/NKK/PPB/BDS/JANTEN/2019. Nomor : 01/LMDH Rimba Pusaka/2019 dan berdasarkan Berita Acara Evaluasi Kerja Sama tanggal 10 Juni 2020, pihak Perum Perhutani menyampaikan hal hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pihak ketiga tidak memenuhi kewajiban berupa pembayaran Fixed Sharing (bagi hasil) tetap maupun Variable Sharing (bagi hasil tidak tetap) sebagaimana tertuang dalam pasal 7 tentang bagi hasil pada Naskah Kesepakatan Kerja Sama (NKK).

2. Bahwa pihak ketiga tidak melaksanakan pelaporan secara priodik, baik kegiatan maupun pendapatan dari pengelolaan Wisata Alam Buper Tangsi jaya, baik kepada pihak kesatu maupu pihak kedua, sebagaimana tertuang pada pasal 9 ayat (3) huruf a.3 )NKK.

3.Bahwa kesepakatan Kerja sama ditandatangani dengan jangka waktu 1(satu) tahun dimulai sejak tanggal 19 Juni 2019 s/d 10 Juni 2020, sebagaimana tertuang dalam pasal 8 ayat (10 sehingga saat ini NKK telah selesai jangka waktunya.

4. Bahwa pihak ketiga, tidak pernah mengusulkan melalui surat untuk perpanjangan Kesepakatan Kerja Sama, baik klepada pihak kesatu maupun melalui pihak kedua, sebagaimana tertuang pada pasal 8 ayat (2).

5. Sebagaimana hasil evaluasi kerja sama bahwa sebagaimana tertuang pada pasal 13 ayat (4) tentang larangan, antara lain telah membuat sarana/bangunan permanen berupa kolam renang, tanpa seijin pihak kesatu, sehingga terjadi perubahan bentang alam pada obyek lokasi.

6.Sebagaimana poin 1 s/d 5 atas nama pihak kesatu sebagai perusahaan yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan di wilayah KPH Bandung Selatan, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor : P 72 tahun 2010 dan sebagaimana pasal 14 ayat (1) NKK dengan sangat terpaksa dan dengan ini menyatakan mengakhiri kesepakatan kerja sama secara sepihak.

7. Dengan demikian segala aktifitas pengelolaan Wisata Alam Buper Tangsi Jaya agar segera dihentikan dan diserah terimakan kepada pihak kesatu, dalam hal ini diwakili Asper/BKPH Tambak Ruyung Barat, dengan disaksikan pihak kedua. Surat tersebut ditanda tangani oleh Administratur Perhutani/KKPH Bandung Selatan Tedy Sumarto,S,Hut,MM.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *