Pembangunan Rutilahu Di Desa Mekarwangi Terancam Mangkrak

Bandung Barat, wartapelita.com
Pembangunan Rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Desa Mekarwangi terancam mangkrak. Karena sejumlah material yang dicanangkan pada Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan pagu nominal Rp.15 juta itu tidak mencukupi untuk menyelesaikan pembangunan tersebut, sebab masih banyak kekurangan material yang tidak tercantum dalam RAB. Hal itu diungkapkan sejumlah penerima manfaat saat dihubungi Warta Pelita di beberapa RW.

Pasalnya para penerima manfaat tidak mempunyai modal atau dana untuk tambahan membeli material lainnya sesuai yang dibutuhkan. Dengan demikian terpaksa mereka akan menunda pengerjaannya hingga mendapat dana atau mempunyai rizqi dikemudian hari, sebagaimana dikatakan Ucun salah seorang penerima manfaat, saat berbincang-bincang dengan Warta Pelita.

Kemudian selain masih kekurangan bahan material, juga setiap unit yang sedang dilaksanakan pembangunannya sebagian besar menggunakan material yang tidak standar, ukurannya tidak sesuai dengan RAB dan kualitasnya sangat rendah, terutama masalah kayu . Hal itu diungkapkan sejumlah penerima manfaat dan tukang bangunan, kepada Warta Pelita.

Menurut salah seorang tukang, kayu yang dikirim dari material PD. Ibu 2 Jl. Raya Panundaaan Ciwidey, harganya sama dengan kayu yang ada di penggergajian setempat (di Desa Mekarwangi-Red) tapi jenis dan kualitasnya sangat jauh berbeda.
“Contohnya kayu yang harganya antara Rp.2 juta hingga Rp.2,5 juta adalah jenis kayu rawa, seperti kayu manglid, baros atau kayu putih, sedangkan yang dikirim dari material jenisnya kayu jabon dan belendung tapi harganya sama dengan kayu yang ada di penggergajian di Desa Mekarwangi, apalagi masalah reng, yang diikat sebanyak 100 meter perikat, ternyata didalamnya banyak yang ukuran pendek, bahkan ke ujungnya hanya tinggal kulitnya saja, jelasnya.

“Kemudian masalah GRC, yang dikirim ke sejumlah unit ukurannya tidak sama, ada yang ukuran normal, yaitu 1,22 m x 2,44 m ada juga yang ukuran kecil alias banci. Itulah yang kami sebutkan tidak sesuai RAB dan kualitasnya sangat rendah”, tandasnya.

Disamping itu, masalah pengiriman barangpun sangat terlambat, kini menunggu kiriman barang berikutnya, seperti genting dan yang lainnya, tentunya hal itu akan menghambat pada pelaksanaan pembangunan tersebut, sedangkan pembangunan yang didanai dari pemerintah biasanya ditentukan waktunya, karena menunggu Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari para pengelola, paparnya.

Sehubungan dengan itu mengenai bahan material yang dikirimkan ke masing-masing penerima manfaat, kalau dirinci secara keseluruhan nominalnya paling banter mencapai angka Rp.13 juta hingga Rp.13,5 jutaan, tidak akan mencapai Rp.15 juta, tandas seorang tukang.

Saat Warta Pelita menghubungi Yudi salah seorang aparatur Desa Mekarwangi yang merangkap selaku pendamping dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, yang bersangkutan selalu tidak ada ditempat. Bahkan Kepala Desa Mekarwangi yang baru, Yayan Herdiana sangat menunggu kehadiran orang tersebut, karena sudah lama tidak ada masuk kerja, paparnya.

Sementara saat Warta Pelita menghubungi salah satu Perusahaan material yang menyuplay barang untuk kebutuhan pembangunan Rutilahu tersebut, yaitu PD.Ibu 2 Jl. Raya Panundaaan yang beralamat di Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, membenarkan bahwa bahan material untuk kebutuhan Rutilahu di Desa Mekarwangi itu adalah dari kami (PD.Ibu 2-Red), untuk kebutuhan 140 unit rumah.

Adapun masalah pengiriman barang ada keterlambatan, itu bukan kesalahan kami, atau bukan disengaja, tapi dari sejumlah perusahaan yang telah kami pesankan memang ada keterlambatan, diantaranya ada yang kebetulan barangnya kosong, seperti genting kebetulan ada keterlambatan dari pabriknya, jelasnya.
Kemudian masalah harga, kami menjual sesuai dengan harga umum dan kualitas barang memang begitu adanya, karena kami mengirim barang itu sesuai dengan RAB yang diajukan oleh Ketua kelompok, dengan nominal sebesar RP.15 juta untuk satu unit, paparnya.

Mengenai waktu pengiriman, kami tidak ada komitmen ketentuan waktu, hanya saat itu Ibu Nina Kades Mekarwangi yang lama, meminta secepatnya barang-barang itu dikirim ke lokasi, agar pembangunan cepat selesai katanya, tapi tidak menentukan berapa hari atau berapa minggu jangka waktunya. Namun dalam hal ini kami berupaya agar semua barang bisa dikirim secepatnya supaya tidak ada beban bagi kami, tandasnya.

Selain dana bantuan untuk pembangunan rumah, juga ada bantuan modal untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan nominal Rp.20 juta per-kelompok, untuk sepuluh orang anggota, yaitu Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 7 orang anggota, yang diserahkan kepada sejumlah penerima manfaat.

Ternyata dana bantuan tersebut, bukannya diberikan kepada kelompok usaha, tapi diberikan kepada perorangan dengan nominal berpariasi antara Rp.1 juta hingga Rp.1,5 juta, bahkan ada yang diberi hanya Rp.500.000,-dengan alasan sisanya untuk simpanan, sebagaimana dikatakan ketua kelompoknya kepada salah seorang penerima manfaat.

Dengan demikian terbukti para penerima manfaat yang termasuk katagori orang tidak mampu itu dijadikan modal usaha atau sapi perah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan
sementara ini masih banyak bantuan yang salah atau tidak tepat sasaran, pasalnya masih ada orang yang terbilang mampu menerima bantuan, sedangkan orang yang betul-betul membutuhkan bantuan hanya bisa mengurut dada, ini tentunya akibat perbuatan oknum-oknum yang mencari keuntungan dibalik penderitaan orang lain, jelas sejumlah warga.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.