Pemerintah Desa Gununghalu, Lakukan Mediasi, Tentang Pengelolaan BUPER Tangsi Jaya

Bandung Barat, wartapelita.com
Pemerintah Desa Gununghalu, lakukan mediasi mengenai permasalahan Perum Perhutani dengan pihak Pengelola Obyek Wisata Alam Bumi Perkemahan (BUPER) Tangsi Jaya.

Mediasi tersebut dilaksanakan di Kantor Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat. Pada acara tetsebut, hadir dari Pihak Perum Perhutani, LMDH, dan LSM MAPAG selaku pengelola obyek wisata tersebut dan disaksikan pula oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Awalindo Law Firm.

Dalam musyawarah tersebut, pihak pengelola (LSM MAPAG-Red) mengajukan permohonan keringanan atas pembayaran sharing secara tertulis, yang ditujukan kepada pihak KPH Bandung Selatan, melalui BKPH Tambak Ruyung Barat, yang ditanda tangani oleh Ketua LSM Mapag Soleh Hidayat, mengacu pada surat nomor: 09/NK/PPB/BDS/Div. Janten/2019. Tentang Pengelolaan Obyek Wisata Alam Bumi Perkemahan(Buper) Tangsi Jaya, yaitu pihak ke-3 diwajibkan untuk membayar Fix Sharing sejumlah Rp.5.000.000,-dan variabel sharing sejumlah 25% dari tiket yang terjual.

Permohonan keberatan tersebut diajukan berdasarkan adanya pembangunan jembatan tonjong selama kurang lebih 3 bulan, yang mengakibatkan akses menuju lokasi Buper terputus, kemudian akses jalan menuju Buper belum juga diperbaiki, sehingga mengurangi minat pengunjung serta terjadinya bencana alam berupa pandemi corona yang mengakibatkan ditutupnya lokasi Buper.

Adapun sebagai persyaratan keberatan dilampirkan rekap penjualan tiket, poto penutupan lokasi wisata alam selama pandemi corona, yang ditanda tangani oleh Ketua LSM Mapag Soleh Hidayat.
Kemudian pihak LSM MAPAG mengajukan permohonan perpanjangan kerja sama pengelolaan Buper Tangsi Jaya, ditujukan kepada pihak Perum Perhutani KPH Bandung Selatan melalui BKPH Tambak Ruyung Barat secara tertulis dengan surat Nomor: 02/Mapag/07/20, sehubungan dengan berakhirnya Naskah Kesepakatan (NK) Nomor : 09/NK/PPB/BDS/Div. JANTEN/2019 Tanggal, 10 Juni 2019, tentang pengelolaan obyek wisata alam Buper Tangsi Jaya, sebagaimana dikatakan Soleh Hidayat kepafa Warta Pelita.

Atas dasar pengajuan permohonan tersebut, akhirnya pihak Perum Perhutani, LMDH Rimba Pusaka dan LSM MAPAG, melakukan musyawarah di Kantor Desa Gununghalu yang di mediasi oleh Pihak pemerintah Desa Gununghalu, lahirlah Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat pada Hari Sabtu Tanggal, 18 Juli 2020. Surat Kesepakatan Bersama tersebut ditanda tangani oleh pihak Perhutani, LMDH dan Ketua LSM MAPAG, yaitu Soleh Hidayat, Dedeng Mulyana dan Manto serta disaksikan oleh tim dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Awalindo Law Firm, yaitu Asep Hermawan dan Dadi Kusnadi kemudian diketahui pula oleh Kepala Desa Gununghalu Isep Heriatna A.S.Sy.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *