Perda Pendidikan Mencakup Madrasah menjadi Bahasan Serius di Rakerda PGM Indonesia KBB

Pangandaran, wartapelita.com-Rapat Kerja Daerah DPD PGM Indonesia KBB, 7 – 8 Desember 2020 untuk merumuskan program kerja di tahun 2021 mengusulkan peraturan daerah pendidikan yang mencakup pendidikan madrasah di Kabupaten Bandung Barat.

Usulan perda termuat direkomendasi eksternal yang dibahas pada sidang komisi C.

“Komisi C merekomendasikan kepada pengurus DPD PGM Indonesia KBB untuk berkoordinasi dengan stakeholders di Bandung Barat membahas tentang perda pendidikan yang mencakup madrasah,” tegas Ketua Komisi C, Ade Sugilar saat membacakan hasil sidang komisi.

Pembahasan Peraturan Daerah (Perda) mendapatkan tanggapan yang serius karena hal itu akan menjadi payung hukum terutama bagi Pemda KBB dalam memberikan insentif bagi guru nonPNS di lingkungan madrasah dan bantuan lainnya.

Ketua Umum DPD PGM Indonesia KBB, Asep mengungkapkan bahwa keberadaan Perda pendidikan yang mencakup madrasah harus didorong. Sebagai cantolan hukum dalam memberikan insentif dan bantuan sejenisnya terhadap madrasah.

“Agar Perda berjalan sesuai harapan kita maka harus juga dikaji cantolan hukum yang lebih tinggi serta contoh perda di kabupaten/kota lain “, kata Asep.

Keberadaan perda yang membahas pendidikan madrasah sempat menjadi perbincangan yang serius saat DPD PGM Indonesia KBB beraudiensi dengan Komisi 4 DPRD KBB dan dihadiri oleh dinas-dinas terkait belum lama ini.

Ketua Komisi 4 DPRD KBB, Bagja saat menerima perwakilan pengurus PGM Indonesia KBB akan mengagendakan pembahasan perda pada tahun 2021 yang akan menjadi dasar hukum pemberian insentif guru nonPNS di lingkungan madrasah.

“Kita minta untuk melakukan studi ke daerah yang sudah memiliki perda sebagai dasar hukum insentif guru nonPNS di lingkungan madrasah dan kita berangkat nanti bersama perwakilan pengurus PGM,” ungkap Bagja Setiawan belum lama ini.

Peliput: Dadan. S

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *