RAKER BUMDES SINDANGKERTA KISRUH

Bandung Barat, Wartapelita.com
Musyawarah sosialisasi legalitas pengelolaan Gunung Sanggar Jumat, (25/9) lalu, berlangsung dalam suasana tensi tinggi, Kepala Desa Sindangkerta berbeda pandangan dengan para Direksi BUMDes terkait perizinan pengelolaan Gunung Sanggar yang telah terbit a.n. BUMDES Karya Bhakti, padahal menurut pemaparan Ketua BUMDes Sindangkerta yaitu Dadi Kusnadi, S.H, “Kami dari Direksi BUMDes sudah mengurus perizinan untuk pengelolaan Gunung Sanggar ini selama satu tahun lamanya, melalui tahapan normatif, menghabiskan banyak waktu, Tenaga, pikiran”. Ungkap Dadi.

Rapat Musyawarah sosialisasi Legalitas pengelolaan Gunung Sanggar ini dihadiri oleh FORKOMINCAM Sindangkerta diantaranya, Kapolsek, Kasie PSU Perwakilan kecamatan, Babinsa, Babinkamtibmas, BPD, para RW, Tokoh Masyarakat dan para Direksi BUMDes Sindangkerta yang berlangsung di GOR Desa Sindangkerta, Kec. Sindangkerta, Kab. Bandung Barat.

Rapat musyawarah tersebut semakin memanas karena Kepala Desa Sindangkerta bersikukuh bahwa Perizinan pengelolaan Gunung Sanggar harus melalui izin pertambangan, padahal dalam Musyawarah Sosialisasi tersebut para Direksi BUMDes sudah mempresentasikan dan menjelaskan secara gamblang dan mendetail bahwa Gunung Sanggar termasuk wilayah ( Klaster) Zona hijau, Sebagaimana diamanatkan pada PERDA Kab. Bandung Barat Nomor 2 tahun 2012 tentanga Rencana Tata Tuang Wilayah Bandung Barat, jadi tidak bisa pengelolaanya memakai izin pertambangan, tetapi pengelolaannya itu memakai izin pertanian.

Puncaknya ada kalimat Kepala Desa Sindangkerta yang kurang pantas disampaikan di Musyawarah Formal tersebut yaitu “Investor datang kadieu teh (Gunung Sanggar) lain modal Kanyut hungkul”, kira-kira artinya “Investor itu datang ke sini (Gunung Sanggar) bukan modal Kemaluan saja”, ini yang mengakibatkan Ketua BUMDes Sindangkerta yaitu Dadi Kusnadi, S.H, menggebrak Meja ketika mendapatkan kesempatan berbicara dan situasi sedikit kisruh.

Melihat situasi ini Babinsa dan Babinkamtibmas mencoba melerai kekisruhan ini, dan akhirnya Musyawarah sosialisasi ini di tunda untuk selanjutnya diagendakan kembali dengan mengundang para ahli yang terkait dengan pengelolaan perizinan Gunung sanggar tersebut.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *