Sejumlah Jompo dan Lansia Tidak Kebagian Rastra

Jompo dan Lansia  Tidak Kebagian Rastra

Bandung Barat, Warta Pelita.

Sebagaimana dilansir di sejumlah media, baik media cetak, maupun media elektronik, bahwa masih banyak warga miskin khususnya jompo dan yang lanjut usia (Lansia) tidak kebagian jatah beras untuk pra sejahtera (Rastra). Pasalnya dalam pendataan awal, para petugas yang mendata sejumlah penduduk di tingkat RT dan RW, tidak berdasarkan penelitian atau melihat kenyataan yang sebenarnya, mereka bekerja sistim tembak, kemungkinan tidak mau ribet, yang penting target pekerjaan tercapai. Hal itu diungkapkan sejumlah warga saat ditemui warta Pelita di sejumlah tempat.

Menurutnya, kenyataan di lapangan saat ini, banyak orang atau warga yang terhitung mampu, punya penghasilan tetap mendapat jatah rastra, bahkan tidak sedikit para Ketua RT dan Ketua RW nya mendapat jatah, sedangkan warga yang betul-betul membutuhkan, jompo atau lansia tidak kebagian, katanya.

Salahsatu contoh di suatu desa ada sejumlah Ketua RW dan Ketua RTnya mendapatkan jatah Rastra, sedangkan tetangganya yang berstatus janda tua dan jompo tidak kebagian. Yang paling memprihatinkan sejumlah orang yang sudah meninggal namanya masih muncul, ini jelas pekerjaan yang asal-asalan atau tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, ungkap mereka dengan nada kesal.

Sehubungan dengan itu saat warta Pelita minta keterangan kepada salah seorang staf di Kecamatan Sindangkerta, ia mengatakan bahwa kejadian serupa bukan hanya di salah satu kecamatan saja, mungkin di sejumlah kecamatan akan terjadi demikian. Karena yang mendapat jatah itu adalah data penduduk yang lama, yang termasuk data tahun 2014 ke belakang.

Sedangkan data yang baru, walaupun pihak desa telah mengirimkan data baru atau pemutakhiran data, tetap saja belum ada perubahan, yang keluar itu masih data yang lama, jadi tidak menutup kemungkinan orang yang sudah meninggal masih muncul namanya, karena tidak ada perubahan dalam pemutakhiran data, jelasnya.

Sementara sejumlah warga berharap, adanya pendataan yang jelas, agar tidak terjadi kecemburuan dari berbagai pihak. Karena selama ini timbul suudzon atau kecemburuan kepada pihak yang mempunyai kewenangnan dalam pendataan, diantaranya kepada Ketua RT, Ketua RW dan Kader Desa, karena banyak kerabat atau orang yang dekat dengan para petugas yang mendapatkan prioritas, tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *